BPJS Kesehatan Goes To Customer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone

Dispeka, Senin 13/08/18,- Bertempat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone Jln. Merdeka, Bpjs Kab.Bone melakukan sosialisasi Pada PNS dan Non PNS di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bone

  1. BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. 
  2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
  3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya.

Irham selaku pembawa materi menjelaskan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja
Sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan l dengan ketentuan sebagai berikut: 3% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2% dibayar oleh Peserta

Selain menjelaskan mengenai program JKN -KIS irham juga memperkenalkan mengenai “Mobile JKN” dimana pada aplikasi mobile tersebut user dapat melakukan pendaftaran PBPU, Perubahan Identitas Peserta, Perubahan FKTP.

Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bone yang diwakili oleh Sekretaris Dispeka Drs. Bakhtiar dan dihadiri oleh seluruh ASN pada lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. bone

Tabel perbedaan ini ditujukan untuk mempermudah Anda untuk memaksimalkan manfaat ketiga produk tersebut dan menikmati manfaatnya.

No Karakteristik BPJS Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1 Fungsi Utama Lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan Pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan dengan penambahan cakupan layanan
2 Cakupan Pelayanan Hanya dapat digunakan untuk pengguna yang telah sakit dan membutuhkan perawatan Dapat digunakan untuk segala perawatan kesehatan, baik untuk pencegahan maupun pengobatan.
3 Sumber Pendanaan Premi yang harus dibayarkan setiap bulan Subsidi pemerintah melalui APBN
4 Wilayah Penggunaan Terbatas (terbatas di wilayah yang didaftarkan) Bebas (klinik, puskesmas, dan rumah sakit mana pun yang tersebar di seluruh Indonesia)
5 Biaya yang harus dibayar Ada (berupa premi yang harus dibayar setiap bulan) Tidak ada (seluruh pembayaran ditanggung oleh pemerintah)
6 Klasifikasi Pengguna PBI (masyarakat tidak mampu) dan non-PBI (masyarakat mampu) Seluruh peserta jaminan kesehatan (sementara khusus untuk masyarakat kurang mampu)
7 Rencana Pengembangan Dapat digunakan secara setara dan adil bagi seluruh peserta jaminan kesehatan (PBI dan non-PBI